PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN. Ptk Pengadilan Negeri Pontianak)

ALINDRI, AMALIA SEKAR (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Analisis Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN. Ptk Pengadilan Negeri Pontianak). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Preview	Text BAB I DAN V.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text BAB II-IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (514kB)

Abstract

Dalam kehidupan bemasyarakat selalu terjadi masalah sosial yang terus berkembang, terutama masalah prostitusi. Prostitusi selain melibatkan PSK dan pelanggan juga melibatkan muncikari, sebab muncikari sebagai penghubung antara pelanggan dengan PSK. Hukum pidana mempelajari peraturan tentang kejahatan, yang dapat dikenai pidana. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang bertentangan dengan norma-norma sosial Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap muncikari di Pontianak pada putusan nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk mengetahui perspektif kriminologi dalam pertanggung jawaban pidana terhadap muncikari. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif. Hakim memutus suatu perkara pidana harus berlandaskan keyakinan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Alat bukti yang sah. Kriminologi ilmu yang membahas bagaimana suatu kejahatan muncul. Muncikari menggunakan sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Dalam kriminologi terdapat teori yang berpendapat bahwa manusia adalah pelaku pelanggaran hukum karena manusia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya yaitu teori tegang (strain theory). Dasar pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana terhadap (muncikari) yang memasarkan PSK di Kota Pontianak pada (Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN.Ptk Pengadilan Negeri Pontianak) yaitu pengadilan menjatuhkan pidana yang didakwakan kepadanya dan harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tindakan muncikari ini merupakan tindakan manusia yang bertentangan dengan norma karena faktor pendorong tindakan muncikari dikarenakan perekonomian dan faktor lingkungan. Pada peraturan peundang-undangan dapat memberikan efek jera yang lebih berat, agar pelaku tidak melakukan perbuatannya kembali

Actions (login required)

View Item